undang undang nomor 25 tentang pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sendiri, sebagai dasar dalam penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan, tidak diatur mengenai pembatasan pelayanan publik, sebagaimana yang telah diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik saat ini. undang undang nomor 25 tentang pelayanan publik

4. telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diantaranya menyangkut perbuatan yang. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik T. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);. Service Delivery Merupakan komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan. METADATA PERATURAN. Kompasiana adalah platform blog. va. Standar operasional baku c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan KoordinasiUndang Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengingat materi yang terkandung. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik juga menyatakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang dan jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik sesuai aturan dan Undang-Undang yang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2) Penanggung jawab mempunyai tugas: a. permintaan imbal an, merupakan permintaan imbal dalam bentuk uang, jasa maupun barang secara melawan. ketentuan umum 2. Menurut undang-undang pelayanan publik (Republik Indonesia, 2007:2) dalam buku (Daryanto & Setyabudi, 2014) pelayanan publik adalah kegiatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. id; Call Center: +628117905000; Beranda; Profil. Cepat adalah prosedur pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang. . penyelesaian pengaduan 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia; 2009. Pasal 5 ayat (3) Pelayanan barang publik. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Tematik. Tahun. Jenis Dokumen. Pertanyaan Undang-Undang Nomor 25 tentang layanan publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik, kecuali ini sering ditanyakan oleh para Pegawai Pemerintah. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. Tanggal. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 . Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, (Lembaran Negara. peran serta masyarakat 7. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BOYOLALI (Studi Kasus di Unit Pelayanan Teknis Pasar Umum Pengging) Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Oleh : Eddy Sasongko. tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; d. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Evaluasi Akademik 10. 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayana. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik adalah: a. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah dkk, 2021, hlm. Mengingat : 1. 7. Rumusan Masalah 1. pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan; b. Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melalui persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI, pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia menyahkan Undang-Undang No 25. PKPA. Pelaksana . Undang-Undang Nornor 20 Tahun 1950. id ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis ingin mengangkat permasalahan terkait dengan Implementasi Pasal 21 Undang - Undang Nomor 25. Kepastian hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Pasal 1. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Layanan Publik menyebutkan 12 Asas Pelayanan Publik, kecuali a. Zona hijau atau kepatuhan tinggi -1000) : zona hijau (801 menggambarkan kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tahun. Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin menegaskan pentingnya metode tersebut karena sebagian besar instrumen (metode) dan atau teknik yang ada di dalamnya merupakan alat bantu untuk melaksanakan berbagai perintah/amanah penting UU Pelayanan Publik itu. termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan. pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik 4. MT. Ditetapkan: 29 Oktober 2012. 25 Year 2009 on Public Service, as the first legislation of Public Service. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. Standar pelayanan d. Informasi Serta Merta. 10 BAB III ANALISIS 3. Dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 25. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di provinsi SulawesiEnam poin yang menjadi usulan pemerintah menjadi masukan penting untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang benar-benar berkualitas, cepat, dan mengutamakan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009. Hal ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang. Rajawali Pers, Jakarta, 2017. Maksud Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Yogyakarta — Kulon Progo adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa. 2 Keterkaitan Antara Dasar Pertimbangan dengan Materi MuatanUndang – Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. 25 tentang Standar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125,. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup 3. Tidak diskriminatif. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Lahirnya undang-undang ini sendiri memiliki beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pasal 3 Cukup jelas. Perma. kepentingan umum;Menimbang : a. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa:. inovasi pelayanan publik dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik; 5. Menimbang : a. UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan. UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Kesamaan hak c. Detail Dokumen. PP No. Masyarakat dapat melakukan aduan atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan. Dinas Perpustakaan dan Arsip. 2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. pasal 1. The. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik. bahwa berdasarkan pertimbangan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2012Nomor215); 4. 2003. E. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN I NFORMASI PUBLI K. Jenis PPID. U Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan Penataan Pelayanan Publik (Pasal 6 – Pasal 13) BAB IV Hak, Kewajiban, dan Larangan (Pasal 14 – Pasal 19). 215, TLN No. Menimbang : a. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. 14. dimana terdapat beberapa definisi tentang pelayanan publik. TENTANG . Komitmen kuat memberikan pelayanan ditandai dengan datang paling pagi dan pulang paling sore; Jawaban: Mampu, akan, dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. Mari bergabung di Grup Telegram. Ombudsman RI adalah Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan: JL. (Pasal 53 UU No 25 Tahun 2009). PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHILAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) , Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengingat : 1. Berlaku: 30 Oktober 2012. Pasal 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);. B. PP RI No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 10. 2023. Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Sugiyono. Sign inSetelah disahkan naskah RUU Pelayanan Publik pada tanggal 23 Juni 2009 oleh DPR RI, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Presiden Dr. Memperhatikan Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah, perlu disusun tata cara. Pemerintah Indonesia fokus pada implementasi Undang-Undang atau UU Nomor 25 Tahun 2009 sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. SK No 097577 A. Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangka. Jenis Kelamin : Laki-lakiUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik) Undang-Undang No 43 Tahun 2009 (Tentang Kearsipan) PERATURAN PEMERINTAH. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik yaitu antara lain menyediakan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Un dang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memerintahkan bagi setiap penyelenggaraan pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2),. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;. 2020/No. PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun. V/No. Download. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2I5, Tambahan. [1] Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU 25/2009”) [2]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Survei Tingkat Kepuasan Publik ×. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik, kecuali.